etika bisnis pada iklan


Nama   : Eko Yunio Saputra

Kelas   : 3EA15

NPM   : 1215160

 

Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

  1. Hak dan kewajiban konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 / 1999, sebagai berikut:

 

Hak konsumen antara lain:

 

1)    hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

 

2)    hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

 

3)    hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

 

4)    hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

 

5)    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

 

6)    hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

 

7)    hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

 

8)    hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

 

9)    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Kewajiban konsumen adalah:

1)    membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

 

2)    beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

 

3)    membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

 

4)    mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

 

  1. Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 / 1999.

 

Hak pelaku usaha adalah:

1)    hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

 

2)    hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

 

3)    hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4)    hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5)    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1)   beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

 

2)   memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

 

3)    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

 

4)    menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

 

5)    memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

 

6)    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7)    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

 

Prinsip Prinsip Etika Bisnis

 

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip prinsip etika bisnis tersebut sebagai berikut :

 

  1. hak dan kewajiban dalam Etika Bisnis

 

Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. Contoh prinsip otonomi dalam etika binis : perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain.

 

Dalam prinsip otonomi etika bisnis lebih diartikan sebagai kehendak dan rekayasa bertindak secara penuh berdasar pengetahuan dan keahlian perusahaan dalam usaha untuk mencapai prestasi-prestasi terbaik sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran perusahaan sebagai kelembagaan. Disamping itu, maksud dan tujuan kelembagaan ini tanpa merugikan pihak lain atau pihak eksternal.

Dalam pengertian etika bisnis, otonomi bersangkut paut dengan kebijakan eksekutif perusahaan dalam mengemban misi, visi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran , kesejahteraan para pekerjanya ataupun komunitas yang dihadapinya. Otonomi disini harus mampu mengacu pada nilai-nilai profesionalisme pengelolaan perusahaan dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Kalau perusahaan telah memiliki misi, visi dan wawasan yang baik sesuai dengan nilai universal maka perusahaan harus secara bebas dalam arti keleluasaan dan keluwesan yang melekat pada komitmen tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan etika bisnis.

 

Dua perusahaan atau lebih sama-sama berkomitmen dalam menjalankan etika bisnis, namun masing-masing perusahaan dimungkinkan menggunakan pendekatan berbeda-beda dalam menjalankannya. Sebab masing-masing perusahaan dimungkinkan menggunakan pendekatan berbeda-beda dalam menjalankannya. Sebab masing-masing perusahaan memiliki kondisi karakter internal dan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan, misi dan strategi meskipun dihadapkan pada kondisi dan karakter eksternal yang sama. Namun masing-masing perusahaan memiliki otoritas dan otonomi penuh untuk menjalankan etika bisnis. Oleh karena itu konklusinya dapat diringkaskan bahwa otonomi dalam menjalankan fungsi bisnis yang berwawasan etika bisnis ini meliputi tindakan manajerial yang terdiri atas : (1) dalam pengambilan keputusan bisnis, (2) dalam tanggung jawab kepada : diri sendiri, para pihak yang terkait dan pihak-pihak masyarakat dalam arti luas.

 

  1. Prinsip Kejujuran dalam Etika Bisnis

 

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.

 

  1. Prinsip Keadilan dalam Etika Bisnis

 

Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapat akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Contoh prinsip keadilan dalam etika bisnis : dalam alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyepakati harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lain-lain.

 

  1. Prinsip Hormat Pada lingkungan dalam Etika Bisnis

 

Pinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis merupakan prinsip tindakan yang dampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cermin diri bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon sama. Sebaliknya jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Namun jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Segala aspek aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh semua armada di dalam perusahaan, senantiasa diorientasikan untuk memberikan respek kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, pasti para pihak ini akan memberikan respek yang sama terhadap perusahaan. Sebagai contoh prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis : manajemen perusahaan dengan team wornya memiliki falsafah kerja dan berorientasikan para pelanggan akan makin fanatik terhadap perusahaan. Demikian juga, jika para manajemennya berorientasikan pada pemberian kepuasan kepada karyawan yang berprestasi karena sepadan dengan prestasinya maka dapat dipastikan karyawan akan makin loya terhadap perusahaan.

 

Ciri-ciri iklan yang baik

  • Etis: berkaitan dengan kepantasan.
  • Estetis: berkaitan dengan kelayakan (target market, target audiennya, kapan harus ditayangkan?).
  • Artistik: bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak.

Contoh Penerapan Etika

  • Iklan rokok: Tidak menampakkan secara eksplisit orang merokok.
  • Iklan pembalut wanita: Tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut
  • Iklan sabun mandi: Tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh.

ETIKA SECARA UMUM

  • Jujur : tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan
  • Tidak memicu konflik SARA
  • Tidak mengandung pornografi
  • Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
  • Tidak melanggar etika bisnis, ex: saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya.
  • Tidak plagiat

ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI)(Disepakati Organisasi Periklanan dan Media Massa, 2005). Berikut ini kutipan beberapa etika periklanan yang terdapat dalam kitab EPI.

Tata Krama Isi Iklan

  1. Hak Cipta: Penggunaan materi yang bukan milik sendiri, harus atas ijin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah.
  2. Bahasa: (a)Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. (b) Tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“. (c) Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. (d) Penggunaan kata ”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang.
  3. Tanda Asteris (*): (a)Tanda asteris tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk. (b) Tanda asteris hanya boleh digunakan untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut.
  4. Penggunaan Kata ”Satu-satunya”: Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satusatunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
  5. Pemakaian Kata “Gratis”: Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas.
  6. Pencantum Harga: Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.
  7. Garansi: Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggung- jawabkan.
  8. Janji Pengembalian Uang (warranty): (a) Syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang. (b) Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya.
  9. Rasa Takut dan Takhayul: Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.
  10. Kekerasan: Iklan tidak boleh – langsung maupun tidak langsung -menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan.
  11. Keselamatan: Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan.
  12. Perlindungan Hak-hak Pribadi: Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam penampilan yang bersifat massal, atau sekadar sebagai latar, sepanjang penampilan tersebut tidak merugikan yang bersangkutan.
  13. Hiperbolisasi: Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya.
  14. Waktu Tenggang (elapse time): Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, harus jelas mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut.
  15. Penampilan Pangan: Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lain terhadap makanan atau minuman.
  16. Penampilan Uang: (a) Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan haruslah sesuai dengan norma-norma kepatutan, dalam pengertian tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan. (b) Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa sehingga merangsang orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah. (c) Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan skala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih. (d) Penampilan uang pada media visual harus disertai dengan tanda “specimen” yang dapat terlihat Jelas.
  17. Kesaksian Konsumen (testimony): (a) Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. (b) Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya. (c) Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen tersebut. (d) Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh lembaga penegak etika, harus dapat diberikan secara lengkap. Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan jam kantor biasa.
  18. Anjuran (endorsement): (a) Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh penganjur. (b) Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh individu, tidak diperbolehkan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.
  19. Perbandingan:(a) Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama. (b) Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. (c) Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.
  20. Perbandingan Harga: Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk, dan harus diserta dengan penjelasan atau penalaran yang memadai.
  21. Merendahkan: Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung.
  22. Peniruan: (a)  Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan properti. (b) Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.
  23. Istilah Ilmiah dan Statistik: Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan yang berlebihan.
  24. Ketiadaan Produk: Iklan hanya boleh dimediakan jika telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut.
  25. Ketaktersediaan Hadiah: Iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.
  26. Pornografi dan Pornoaksi: Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.
  27. Khalayak Anak-anak: (a) Iklan yang ditujukan kepada khalayak anakanak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan mereka. (b) Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada segmen waktu siaran khalayak anakanak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan kata-kata “BimbinganOrangtua” atau simbol yang bermakna sama.

Selain mengatur Tata Krama Isi Iklan epi juga mengatur:

Tata Krama Ragam Iklan

Ex: Iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media nonmassa; Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun; dll.

Tata Krama Pemeran Iklan

Ex: Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya ; Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobyekkan, atau mengornamenkan perempuansehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka; dll.

Tata Krama Wahana Iklan

Ex: Iklan untuk berlangganan apa pun melalui SMS harus juga mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, mudah dan cepat; Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu setempat, dll.

 

CONTOH IKLAN YANG MEMILIKI PELANGGARAN

pesan yang disampaikan pada sebuah iklan samsung ini menggambarkan sepasang suami istri yang memiliki hp yang berbeda yang satu menggunakan samsung yang satu lagi menggunakan iphone dimana pihak iklan ini menggambarkan kekurangan iphone dan menggambarkan kelebihan samsung, hal ini menggambarakna secara tidak langsung untuk tidak membeli hp iphone

SIARAN IKLAN pasal 58 (1) Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia. Dalam iklan lifeboy diatas terdapat dua pelanggaran Etika Pariwara Indonesia

  1. Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya. Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen tersebut. Maksudnya yaitu syahrini sebagai bintang iklan tersebut belum terbukti sebagai pengguna produk tersebut.
  2. Anjuran (endorsement): (a) Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh penganjur. (b) Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh individu, tidak diperbolehkan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. Maksudnya syahrini belum bisa dikatakan kompeten dalam menganjurkan produk ini karena belum ada anjuran dari para ahli seperti dokter.
  3. Khalayak Anak-anak: (a) Iklan yang ditujukan kepada khalayak anakanak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan mereka. (b) Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada segmen waktu siaran khalayak anakanak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan kata-kata “BimbinganOrangtua” atau simbol yang bermakna sama.
Iklan

Kasus Etika Bisnis “Oreo PT. Nabisco”


Etika Bisnis dan Pelanggarannya

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

 

Tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :  

  1. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
  2. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
  3. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

 

Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis oleh Oreo PT. Nabisco

 

Dijilat,diputer,lalu dicelupin. Itulah sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama, Kraft Indonesia, Oreo, sekitar dua tahun yang lampau.

Brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus di atas, sangat melekat kepada anak-anak. Segmentasi PT.Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk biskiut coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Ada pepatah mengatakan “tak ada satu pun orangtua yang tidak menyayangi anaknya”. Ini merupakan ungkapan yang tepat bagi orangtua yang mempunyai anak-anak terlebih anak yang masih berusia kecil. Kekhawatiran orangtua ini, menjadi membludak sebab diisukannya biskuit oreo, yang merupakan biskuit favorit anak-anak, mengandung bahan melamin.

Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan menurun drastis. BPOM dan dinas kesehatan mengatakan bahwa oreo produksi luar negri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karna berbahaya bagi kesehatan maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi public relation PT. Nabisco.

Kutipan BPOM, “Yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya lihat kode di kemasan produk tersebut.Kode MD = produksi dalam negeri,aman dikonsumsi.Sedangkan ML = produksi luar negeri.”Gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya merembet juga ke Indonesia.BPOM telah mengeluarkan pelarangan terhadap peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari Cina,diantaranya yang akrab di telinga kita antara lain : Oreo sandwich cokelat/wafer stick dan M & M’s.
Maaf kalau mengecewakan para penggemar Oreo tapi ini kenyataan,ini bukan hoaks lho.
Selain Oreo dan M & M’s ada beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari Cina seperti es krim Indo Meiji,susu Dutch Lady dll.
Seperti di ketahui heboh susu dan produk turunannya yang mengandung formalin telah mengguncang Cina karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6244 bayi terkena penyakit ginjal akut.(sumber : Kompas,20 September 2008)

Analisis :

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan.

Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus Oreo sengaja menambahkan zat melamin padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.

 

Pelanggaran Undang-undang :

Jika dilihat menurut UUD, PT Nabisco sudah melanggar beberapa pasal, yaitu :

Pasal 4, hak konsumen adalah :

Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

  1. Nabisco tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi Oreo.

Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Pasal 8

Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”

PT Nabisco tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk Oreo tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut.Seharusnya, produk Oreo tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.

Pasal 19 :

Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”

Menurut pasal tersebut, PT Nabisco harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen.

 

 

Tanggapan :

  1. Nabisco sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran.

Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan oleh PT. Nabisco yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu.

Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.

 

Contoh Pelanggaran Lainnya seperti:

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk  PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid.
Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus.

Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit.

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban

Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk bekerja.

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran

Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya.
Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta).

Yang aneh adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya.

Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran

Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang.

Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang

  1. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran  sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu.

Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

sumber : http://kelompok7rismatulkaromah.blogspot.co.id/2016/06/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html

Jenis Pasar, Latar Belakang Monopoli, Dan Etida dalam pasar kompetitif


Jenis Pasar, Latar Belakang Monopoli, Dan Etida dalam pasar kompetitif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 4

Mega Ayu Nuslia

Hayati Emika

Eko Junio Saputra

Hafids Al Ammar

 

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2018

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah ini degan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah SAW sebagai teladan yang selalu kita harapkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Makalah kami dengan judul “Jenis Pasar, Latar Belakang Monomopo, Dan Etida dalam pasar kompetitif” ini merupakan salah satu Tugas dalam Etika Bisnis

Selama proses Pembuatan makalah ini kami telah mendapat banyak bantuan, dukungan, bimbingan, saran, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Namun, kami mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran agar Makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Wassalamualakium Wr.Wb

 

Jakarta, 1 Januari 2018

 

 

Kelompok 4

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar belakang

Dewasa ini, banyak dari kita yang tidak bisa mendefinisikan pasar monopoli. Kegiatan monopoli sendiri terkadang kita jumpai di suatu negara. Di suatu negara ada juga yang menerapkan kegitan monopoli di dalam suatu pasar.  Kegiatan tersebut juga sangat berpengaruh pada perekonomiandi suatu negara. Maka dari itu sebelum menginjak lebih jauh kegiatan monopoli  ini kita lebih baik menganalisa kegitan monopoli di dalam makalah ini.

Dengan pembuatan makalah ini diharapkan kita dapat mengetahui pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli. Kita juga dapat mengetahui sistem pasar di negara kita. Selain itu, kita dapat mengetahui kelebihan serta kelemahan pasar monopoli.

 

  • Rumusan masalah
  1. Apa pengertian jenis pasar?
  1. Apa yang melatar belakangi pasar monopoli?
  2. Apa etika dalam pasar pasar kompetitif ?
  • Apa ciri-ciri dari pasar monopoli?

 

  1. Apa Pengertian persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli ?
  2. Bagaimana Monopoli dan dimensi etika bisnis ?
  3. Bagaimana Etika di dalam pasar kompetitif ?
  4. Bagaimana Kompetisi pada pasar ekonomi global ?

 

  • Tujuan dan manfaat
  1. Dapat memahami tentang pasar monopoli.
  2. Mengetahui ciri-ciri pasar monopoli.
  3. Mengetahui faktor yang menimbulkan monopoli.
  1. Mengetahui persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli ?
  2. Mengetahui Monopoli dan dimensi etika bisnis ?
  3. Mengetahui Etika di dalam pasar kompetitif ?
  4. Mengetahui Kompetisi pada pasar ekonomi global ?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 2.1  Definisi Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli.  Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2.2  Jenis – Jenis Pasar
Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya. Menurut dari bentuk kegiatannya pasar dibagi menjadi 2 yaitu pasar nyata ataupun pasar tidak nyata (abstrak).  Maka kita lihat penjabaran berikut ini:

 

  1. Pasar Nyata.

Pasar nyata adalah pasar diman barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

 

  1. Pasar Abstrak.

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.
Jenis pasar menurut cara transaksinya. Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern.

 

  • Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secar langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

  • Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan denganm layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

Jenis – Jenis Pasar menurut jenis barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu , misalnya pasar hewan,pasar sayur,pasar buah,pasar ikan dan daging serta pasar loak.
Jenis – Jenis Pasar menurut keleluasaan distribusi. Menurut keluasaan distribusinya barang yang dijual pasar dapat dibedakan menjadi:

  1. Pasar Lokal
  2. Pasar Daerah
  3. Pasar Nasional dan
  4. Pasar Internasional

2.3  Pengertian dan Macam-macam Pasar Menurut Bentuk dan Strukturnya
Pasar menurut struktur dibedakan menjadi empat macam yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli.

  • Pasar Persaingan Sempurna
    Pasar persaingan sempurna disebut juga pasar persaingan murni adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar.
    Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri berikut ini.
    1) Banyak penjual dan pembeli.
    2) Barang yang diperjualbelikan sejenis (homogen).
    3) Penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar.
    4) Harga ditentukan oleh pasar.
    5) Semua faktor produksi bebas masuk dan keluar pasar.
    6) Tidak ada campur tangan pemerintah. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar hasil-hasil pertanian.
  • Pasar Persaingan Tidak Sempurna
    Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen (berbagai jenis barang). Pasar persaingan tidak sempurna mempunyai beberapa bentuk pasar.
  • Pasar Monopoli
    Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Pada pasar monopoli terdapat ciri-ciri berikut ini.
  1. Hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga (melakukan monopoli pasar).
  2. Penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya.
  3. Pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih.
  4. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam.
  5. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, contoh: PT Pertamina (persero), PT Perusahaan Listrik Negara (persero), dan PT Kereta Api (persero).
  • Pasar Persaingan Monopolistis
    Pasar persaingan monopolistis adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Misalnya jasa salon, angkutan, toko obat/apotik, dan toko kelontong.
    Pada pasar persaingan monopolistik terdapat ciri-ciri berikut ini.
  1. Terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli.
  2. Barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya berbeda. Contoh: sabun, pasta gigi, dan minyak goreng.
  3. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar.
  4. Penjual mudah menawarkan barangnya di pasar.
  5. Penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan memengaruhi harga pasar.
  6. Adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual.
  • Pasar Oligopoli
    Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa memengaruhi harga. Contoh:
    perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Pasar oligopoli mempunyai ciri-ciri berikut ini.
  1. Hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan memengaruhi penjual lainnya.
  2. Produk-produknya berstandar.
  3. Kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka.
  4. Peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan.

 

  1. Latar Belakang Monopoli

Pasar sebagai kumpulan jumlah pembeli dan penjual individual mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut muncul karena masing-masing pembeli dan penjual individual mempunyai perilaku individual yang berbeda pula. Di dalam biaya produksi dijelaskan bahwa ada karakteristik pasar tertentu dimana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternative produk pengganti (substitusi).

Pasar dengan karakteristik tersebut disebut dengan pasar monopoli. Mengingat dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti (subtitusi) maka dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain.

Dalam kehidupan perekonomian yang factual, sangat jarang mendapat penjual yang tidak menghadapi persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar misalnya hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada persaingan secara langsung dari penjual lain, tetapi penjual tunggal tersebut akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari penjual lain yang menghasilkan produk yang dapat merupakan alternative produk pengganti yang tidak sempurna.

  1. Etika Dalam Pasar Kompetitif
  • Pertama, dalam sebuah sempurna pasar yang kompetitif, pembeli dan penjual bebas untuk memasuki atau meninggalkan pasar sebagai mereka pilih. Artinya, individu tidak dipaksa atau dilarang untuk berkecimpung dalam bisnis tertentu, asalkan mereka memiliki keahlian dan sumber daya keuangan yang diperlukan.
  • Kedua, di sempurna pasar bebas yang kompetitif, semua bursa sepenuhnya sukarela. Artinya, peserta tidak dipaksa untuk membeli atau menjual apapun selain dari apa yang mereka secara bebas dan sadar persetujuan untuk membeli atau menjual.
  • Ketiga, tidak ada penjual tunggal atau pembeli sehingga akan mendominasi pasar yang ia mampu memaksa orang lain untuk menerima syaratnya atau pergi tanpa. Di pasar ini, kekuatan industri adalah desentralisasi antara perusahaan banyak sehingga harga dan kuantitas tidak tergantung pada kehendak satu atau beberapa usaha. Singkatnya, sempurna pasar bebas kompetitif mewujudkan hak negatif dari kebebasan dari paksaan.

 

  • Pengertian persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna dalam pengertian dan ciri-cirinya. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar dimana terdapat kekuatan dari permintaan dapat penawaran yang dapat secara bebas bergerak. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan.

Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar.

 

  1. Pasar Monooli

Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu.

  1. Ciri ciri Pasar Monopoli

Ciri-ciri Pasar Monopoli yakni :

  1. Hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga (melakukan monopoli pasar).
  2. Penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya.
  3. Pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih.
  4. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam.
  5. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga,
  6. Pasar monopoli adalah industry satu perusahaan.
  7. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip.
  8. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industry.
  9. Dapat mempengaruhi penentuan harga secara mutlak.
  10. Promosi iklan kurang diperlukan.

 

  1. Contoh Pasar Monopoli

 

Berikut ini merupakan contoh dari bentuk pasar monopoli yaitu :

PT Pertamina (persero), PT Perusahaan Listrik Negara (persero), dan PT Kereta Api (persero).

 

  • FAKTOR-FAKTOR PASAR MONOPOLI

Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Pasar Monopoli:

  1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain

    2. Perusahaan monopoli pada umunya dapat menikmati skala ekonomi (economies of scale) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi.

    3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang,yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusaan tersebut.

  2. PASAR OLIGOPOLI

Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang dimana terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Kadang-kadang ada yang membedakan untuk pasar yang dimana hanya terdapat dua penjual saja, pasar seperti itu disebut dengan pasar duopoli. Sementara itu, pasar yang terdiri lebih dari dua penjual disebut dengan sebutan pasar Oligopoli.

  1. CIRI-CIRI PASAR OLIGOPOLI

Ciri-ciri dari pasar oligopoli, diantaranya sebagai berikut :

  1. Adanya beberapa produsen yang menguasai pasar.
  2. Produk yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat juga berbeda corak.
  3. Setiap produsen atau perusahaan cenderung untuk memberlakukan harga pasar yang umum.
  4. Adanya kepemimpinan harga (price leader), oleh perusahaan atau produsen terbesar.
  5. CONTOH PASAR OLIGOPOLI

Berikut beberapa contoh Pasar Oligopoli :

Semen Gresik, Semen Holcim, Semen Indocement, dan Semen Cibinong.

MONOPOLI DAN DIMENSI ETIKA BISNIS

  1. Pengertian Monopoli :
    Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.

    Jadi Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.

    Menurut Etika Bisnis
    Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah:
    Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi.

Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap.

Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

ETIKA DI DALAM PASAR KOMPETITIF (PASAR PERSAINGAN SEMPURNA)

Pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak.

Pada pasar persaingan sempurna terdapat persaingan yang ketat karena setiap penjual dalam satu wilayah menjual barang dagangannya yang sifatnya homogen. Harga pada pasar persaingan sempurna relatif sama dengan para pesaing usaha lainnya. Konsumen tentu akan memilih produsen yang dinilai mampu memberikan kepuasan.

Adapun hal yang menjadi faktor kepuasan itu adalah tingkat pelayanan dan fasilitas-fasilitas penunjang.
Sifat-sifat Pasar Kompetitif (Pasar Persaingan Sempurna) :
1. Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar
2. Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata
3. Barang yang dijual sejenis, serupa dan mirip satu sama lain
4. Jumlah penjual dan pembeli banyak
5. Posisi tawar konsumen kuat
6. Penjual bersifat pengambil harga
7. Harga ditentukan mekanisme pasar permintaan dan penawaran

KOMPETISI PADA PASAR EKONOMI GLOBAL
Kompetisi global merupakan bertuk persaingan yang mengglobal, yang melibatkan beberapa Negara. Dalam persaingan itu, maka dibutuhkan trik dan strategi serta teknologi untuk bisa bersaing dengan Negara-negara lainnya. Disamping itu kekuatan modal dan stabilitas nasional memberikan pengaruh yang tinggi dalam persaingan itu. Dalam persaingan ini tentunya Negara-negara maju sangat berpotensi dalam dan berpeluang sangat besar untuk selalu bisa eksis dalam persaingan itu. Hal ini disebabkan karena :
1. Teknologi yang dimiliki jauh lebih baik dari Negara-negara berkembang.
2. Kemampuan modal yang memadai dalam membiayai persaingan global sebagai wujud investasi mereka.
3. Memiliki masyarakat yang berbudaya ilmiah atau IPTEK.
Alasan-alasan di atas cenderung akan melemahkan Negara-negara yang sedang berkembang dimana dari sisi teknologi, modal dan pengetahuan jauh lebih rendah. Bali sendiri kalau kita lihat masih berada diposisi yang sulit, dimana perekonomian Bali masih didominasi oleh orang-orang asing, misalnya hotel-hotel besar, dan juga perusahaan-perusahaan besar lainnya.
Kompetisi global juga menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan, terutama masyarakat lokal, karena kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh teknologi, dan Negara-negara maju menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan, sehingga kita cuma bisa menikmati hasil yang sudah disuguhkan secara cantik yang sebenarnya merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Dilain sisi, lahan pertanian juga akan semakin menyempit.

BAB III
PENUTUP

 

3.1  KESIMPULAN

Dalam sebuah sempurna pasar yang kompetitif, pembeli dan penjual bebas untuk memasuki atau meninggalkan pasar sebagai mereka pilih. Artinya, individu tidak dipaksa atau dilarang untuk berkecimpung dalam bisnis tertentu, asalkan mereka memiliki keahlian dan sumber daya keuangan yang diperlukan

tidak ada penjual tunggal atau pembeli sehingga akan mendominasi pasar yang ia mampu memaksa orang lain untuk menerima syaratnya atau pergi tanpa. Di pasar ini, kekuatan industri adalah desentralisasi antara perusahaan banyak sehingga harga dan kuantitas tidak tergantung pada kehendak satu atau beberapa usaha. Singkatnya, sempurna pasar bebas kompetitif mewujudkan hak negatif dari kebebasan dari paksaan.

 

3.2  Kritik dan Saran

Dengan terselesainya makalah ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mempelajarinya dan dalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan maupun kekurangnya mohon kritik dan saran untuk kemudian hari lebih membangun lagi.

 

Evaluasi Keberhasilan Koperasi dilihat dari sisi Perusahaan


Efisiensi Perusahaan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang di landasi dengan kumpulan sekelompok orang dan bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya melayani anggota.

Efesiensi adalah penghematan input yang di ukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya (Ia) dengan input realisasi atau sesungguhnya (Is), jika Is < Ia di sebut (Efisien). Efesiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Di hubungkan dengan waktu terjadinya transaksi/di perolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat di bagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi yaitu :

  1. Manfaat ekonomi langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung di peroleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya
  2. Manfaat ekonomi tidak langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang di terima anggota dapat di hitung dengan cara sebagai berikut:

TME = MEL + METL MEN = (MEL + METL) – BA

Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (multipurpose), maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat di hitung dengan cara sebagai berikut :

MEL = EfP + EfPK + Evs + EvP + EvPU METL = SHUa

Efisiensi Perusahaan / Badan Usaha Koperasi:

  1. Tingkat efisiensi biaya pelayanan badan usaha ke anggota

(TEBP) = RealisasiBiayaPelayanan

Anggaran biaya pelayanan = Jika TEBP < 1 berarti  efisiensi biaya pelayanan badan usaha ke anggota

  1. Tingkat efisiensi badan udaha ke bukan anggota

(TEBU) = Realisasi Biaya Usaha

Anggaran biaya usaha = Jika TEBU < 1 berarti efisiensi biaya usaha

Efektivitas Koperasi

Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.

Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) :

EvkK = RealisasiSHUk + Realisasi MEL

Anggaran SHUk + Anggaran MEL

Jika EvK > 1, berarti Efektif

 

sumber :

http://yohanafitriyani1208.blogspot.co.id/2017/01/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat_26.html

Efisiensi Perusahaan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang di landasi dengan kumpulan sekelompok orang dan bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya melayani anggota.

Efesiensi adalah penghematan input yang di ukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya (Ia) dengan input realisasi atau sesungguhnya (Is), jika Is < Ia di sebut (Efisien). Efesiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Di hubungkan dengan waktu terjadinya transaksi/di perolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat di bagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi yaitu :

  1. Manfaat ekonomi langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung di peroleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya
  2. Manfaat ekonomi tidak langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang di terima anggota dapat di hitung dengan cara sebagai berikut:

TME = MEL + METL MEN = (MEL + METL) – BA

Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (multipurpose), maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat di hitung dengan cara sebagai berikut :

MEL = EfP + EfPK + Evs + EvP + EvPU METL = SHUa

Efisiensi Perusahaan / Badan Usaha Koperasi:

  1. Tingkat efisiensi biaya pelayanan badan usaha ke anggota

(TEBP) = RealisasiBiayaPelayanan

Anggaran biaya pelayanan = Jika TEBP < 1 berarti  efisiensi biaya pelayanan badan usaha ke anggota

  1. Tingkat efisiensi badan udaha ke bukan anggota

(TEBU) = Realisasi Biaya Usaha

Anggaran biaya usaha = Jika TEBU < 1 berarti efisiensi biaya usaha

Efektivitas Koperasi

Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.

Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) :

EvkK = RealisasiSHUk + Realisasi MEL

Anggaran SHUk + Anggaran MEL

Jika EvK > 1, berarti Efektif

 

sumber :

http://yohanafitriyani1208.blogspot.co.id/2017/01/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat_26.html

Evaluasi Keberhasilan Koperasi dilihat dari sisi Anggota


  1. Efek-efek Ekonomis Koperasi

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana (simpanan-simpanan) yang telah diserahkannya, apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalan kontinuitas pengadaan kebutuhan  barang dan jasa, menguntungkan atau tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan  penjual atau pembeli di luar koperasi. Pada dasarnya anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan koperasi:

  • – Jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan
  • Jika pelayanan tersebut ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan dibanding yang diperolehnya dari pihak-pihak lain di luar koperasi
  1. Efek Harga dan Efek Biaya

Partisipasi anggota menentukan keberhasilan koperasi. Sedangkan tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian maupun normatif. Motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis. Kemanfaatan ekonomis yang dimaksud adalah insentif berupa pelayanan barang-jasa oleh perusahaan koperasi yang efisien, atau adanya pengurangan biaya dan atau diperolehnya harga yang menguntungkan serta penerimaan bagian dari keuntungan (SHU) baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non anggota. Perbedaan ini mengharuskan daya analisis yang lebih tajam dalam melihat peranan koperasi dalam  pasar yang bersaing.

  1. Analisis Hubungan Efek Ekonomis dan Keberhasilan Koperasi

Dalam badan usaha koperasi, laba bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan aspek pelayanan (benefit oriented). Di tinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan kopersinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Keberhasilan koperasi ditentukan oleh salah satu faktornya adalah partisipasi anggota dan partisipasi anggota sangat berhubungan erat dengan efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang didapat oleh anggota tersebut.

  1. Penyajian dan Analisis Neraca Pelayanan

Disebabkan oleh perubahan kebutuhan dari para anggota dan perubahan lingkungan koperasi, terutama tantangan-tantangan kompetitif, pelayanan koperasi terhadap anggota harus secara kontinyu di sesuaikan Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, yaitu:

Pemodalan koperasi


A. Pengertian Pendapatan

   Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan atau biaya riil koperasi (Titik Sartika, 2009:52)Dengan kata lain, pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama dia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama dia bekerja atau berusaha.
   Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: ada yang di sektor formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap), sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain) dan di sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian orang lain).
B. Teori Pendapatan
   Dalam ilmu ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori, yaitu teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk dalam lingkup ekonomi makro, yaitu teori-teori yang mempelajari hal-hal sebagai berikut :
1. Perilaku jutaan rupiah pengeluaran konsumen
2. Investasi dunia usaha, dan
3. Pembelian yang dilakukan pemerintah
  Seluruh penerimaan pendapatan koperasi harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi kepada Rapat Anggota, pendapatan koperasi bisa berasal dari hasil-hasil investasi di luar pelayanan langsung terhadap anggota. Menurut Tiktik Sartika (2009:49) Pendapatankoperasi bersumber dari selisih antara harga pelayanan koperasi dengan harga pokok barang/jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, akan semakin besar pula jasa anggota koperasi tersebut terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
Dalam ilmu ekonomi, untuk meningkatkan profit dari suatu aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Pendekatan memaksimumkan keuntungan atau profit maximization.
Yaitu usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan profit dengna berkonsentrasi pada penjualan yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan. Untuk mengingkatkan volume penjualan tersebut dapat dilakukan dengan cara marketing mix, yaitu kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran pengusaha yaitu: produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.
2. Pendekatan meminimumkan biaya atau cost minimization.
Yaitu usaha kegiatan pelaku ekonomi yang mengkonsentrasikan kepada alokasi biaya yang telah dilakukan dapat diminimalkan. Upaya-upaya peminimuman biaya ini akan menciptakan alokasi biaya yang akan lebih efisien atau lebih kecil dibandingkan dengan alokasi biaya yang sebelumnya. Dengan demikian biaya alokasi yang turun tersebut akan berpengaruh terhadap profit atau laba, misalnya jumlah alokasi biaya pada suatu bidang kerja tertentu yang selama ini dikerjakan oleh banyak orang dapat dikerjakan oleh lebih sedikit orang. Ini berarti ada minimalisasi penggunaan biaya untuk gaji atau upah karyawan.
C Modal
   Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (Arifin, 2001:84).
 1. Modal Sendiri
Bersumber dari :
   a. Simpanan Pokok Anggota
   Yaitu Sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini bersifat permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
  b. Simpanan Wajib
   Yaitu sejumlah uang simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggtoa yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya sebagai simpanan wajibnya. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggotanya, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.
   c. Dana Cadangan
   Yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperluka.
   d. Donasi atau Hibah
    Yaitu sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu kewajiban untuk mengembalikannya.
 2. Modal Pinjaman
modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :
   a. Anggota
   Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
   b.  Koperasi lainnya atau Anggotanya
  Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya didasari dari perjanjian kerjasama antar koperasi.
    c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
   Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya
   Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bentuk dan Jenis Koperasi


A. Bentuk-bentuk Koperasi

   Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yaitu :
1. Koperasi Primer 
   Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

2. Koperasi Sekunder

   Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam yaitu koperasi yang beranggotakan :
   a. Badan Hukum Koperasi primer
   Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama di antara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).
   b. Badan Hukum Koperasi Sekunder
   Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antara koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD). Selain pusat koperasi dan induk koperasi, ada juga yang disebut gabungan koperasi. Gabungan koperasi biasanya merupakan kumpulan atau gabungan antara pusat-pusat koperasi.

 

B. Jenis-jenis Koperasi
 
   Menurut Bernhard (2012) koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

 1. Koperasi Konsumsi

   Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

 2. Koperasi Produksi

   Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggotanya yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.
3. Koperasi Jasa
   Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.
4. Koperasi Simpan Pinjam
   Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
5. Single Purpose dan Multipurpose
   Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya,
koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan-pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan-pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

 

Sumber :

Pola Manajemen Koperasi


A. PENGERTIAN MANAJEMEN DAN PERANGKAT ORGANISASI

 Definisi Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul “ The Cooperative Movement and some of its Problems” yang mengatakan bahwa : “Cooperation is an economic system with social content”. Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.
Menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu: Anggota, Pengurus, Manajer, dan Karyawan.
Sedangkan menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah: Rapat anggota, Pengurus, Pengawas.
B. RAPAT ANGGOTA
• Koperasi merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi.
• Koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota dan bekerja untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.
• Rapat anggota adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.
• Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baaik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.
Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:
• Anggaran dasar.
• Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi.
• Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas.
• Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
• Pembagian SHU
• Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
C. PENGURUS
Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja di garis depan, mereka adalah otak dari gerakan koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.
Fungsi Pengurus :
Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya “The Board of Directions of Cooperatives” fungsi pengurus adalah:
• Pusat pengambil keputusan tertinggi
• Pemberi nasihat
• Pengawas atau orang yang dapat dipercaya
• Penjaga berkesinambungannya organisasi
• Simbol

D. PENGAWAS

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.
Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu: mempunyai kemampuan berusaha mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Dihargai pendapatnya, diperhatikan saran-sarannya dan iindahkan nasihat-nasihatnya.
– Seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya.
– Rajin bekerja, semangat dan lincah.
– pengurus sulit diharapkan untuk bekerja full time.
– Pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan.
– Tugas manajer tidak dapat dilaksanakan sebagai tugas sambilan tapi harus dilaksanakan dengan penuh ketekunan.
 
E. MANAJER
Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people).
1. Pendekatan Sistem pada KoperasiMenurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu:
– organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial (pendekatan sosiologi).
– perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik).
2. Interprestasi dari Koperasi sebagai Sistem.
Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai Socio technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan.
3. Cooperative Combine.
Adalah sistem sosio teknis pada substansinya, sistem terbuka pada lingkungannya, sistem dasar target pada tugasnya dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumber. Semua pelaksanaan dalam keseluruhan kompleks dan pengaruh eksternal, dipengaruhi oleh hubungan sistem, demikian juga dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak cukup hanya melaksanakan koperasi secara ekonomis saja, tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota dengan manajemen perusahaan koperasi dalam lapangan lain.
Contoh Cooperative Interprise Combine :
Koperasi penyediaan alat pertanian, serba usaha, kerajinan, dan industri.
4. Tugas usaha pada Sistem Komunikasi (BCS).
The Businnes function Communication System (BCS) adalah sistem hubungan antara unit-unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggotaa mengenai beberapa tugas perusahaan.
5. Sistem Komunikasi antar anggota (The Interpersonal Communication System (ICS).
ICS adalah hubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang berjalan. ICS meliputi pembentukan/terjadi sistem target dalam koperasi gabungan.
6. Sistem Informasi Manajemen Anggota.
Koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya Cooperative Combine (CC), koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan sendirinya membutuhkan informasi yang baik. Manajemen memberikan informasi pada anggota, informasi yang khusus untuk penganalisaan hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal mungkin.
7. Dimensi struktural dari Cooperative Combine (CC).
Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk pengembangaaan lebih lanjut.
• Sifat-sifat dari anggota – sifat dari orang atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota.
• Intensitas kerjasama – semakin banyak anggota semakin tinggi intensitas kerjasama atau tugas manajemen.
Distribusi kemampuan dalam menentukan target dan pengambilan keputusan.
• Formalisasi kerjasama, fleksibilitas kerjasama dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan.
• Stabilitas kerjasama.
• Tingkat stabilitas dalam CC ditentukan oleh sifat anggota dalam soal motivasi, kebutuhan bergabung dan lain-lain.
sumber:

SISA HASIL USAHA (SHU KOPERASI)


Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut.
 
Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan dengan rumus setelah mengetahui hal-hal yang tercantum dibawah ini:
1. SHU total kopersi pada satu tahun buku.
2. Bagian (persentase) SHU anggota.
3. Total simpanan seluruh anggota.
4. Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
5. Jumlah simpanan per anggota.
6. Omzet atau volume usaha per anggota.
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota.
8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.
Rumus Pembagian SHU : SHU Koperasi = Y + X
Keterangan :
SHU Koperasi : Sisa Hasil Usaha per Anggota
Y : SHU Koperasi yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi
X : SHU Koperasi yang dibagi atas Modal Usaha
Dengan model matematika, SHU Koperasi per anggota dapat dihitung sebagai berikut:
SHU Koperasi AE : Ta/Tk (Y) | SHU Koperasi MU : Sa/Sk (X)
Prinsip SHU Koperasi :
1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.    Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.
   Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya sydah bai, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non-anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
   SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.
   Dari SHU bagian anggota koperasi, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti digunakan untuk jasa usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur pemodalan koperasi itu sendiri. Apabila total modal sendiri yang dimiliki koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari angka 50%. Hal ini harus diperhatikan untuk tetap menjaga karakter yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka.
Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.
4. SHU anggota dibayar secara tunai.
SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.
CARA MEMBAGI SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI.
   Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupkan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota koperasi sebanding dengan jasa masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
Menurut ketentuan UU No.25/1992 pasal 45 SHU koperasi digunakan untuk :
1. Dana Cadangan.
2. Jasa Untuk Anggota.
3. Dana Pendidikan.
4. Keperluan lain.
   Pada umumnya prosentase pembagian SHU ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Namun mengingat situasi dan kondisi suatu koperasi dari tahun ke tahun dapat mengalami perubahan, maka Rapat Anggota dapat mengadakan ketetapan lain. Hal ini akan dibahas secara berurutan sebagai berikut.
1. Dana Cadangan.
Dana cadangan yang disishkan dari SHU merupakan salah satu sumber pemupukan modal sendiri yang penting (lihat Bab VII). Apabila Anggaran Dasar tidak menentukan lain, prosentase penyisihan dana cadangan ditentukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan situasi dan kondisi koperasi pada waktu lain. Misalnya untuk memperkuat modal koperasi pada tahun-tahun pertama, Rapat Anggota dapat memutuskan 30% dari SHU dijadikan dana cadangan. Setelah jumlah modal sendiri memadai, penyisihan dana cadangan disesuaikan dengan keperluan koperasi dan kepentingan anggota.
2. Jasa Untuk Anggota.
Jasa anggota mengandung dua unsur, yaitu :
– Partisipasi anggota dalam kegiatan Pada dasarnya transaksi usaha dengan bukan anggota tidak masuk dalam pengertian partisipasi anggota dalam kegiatan usaha. Namun, karena transaksi usaha dengan bukan anggota menggunakan modal yang dihimpun dari anggota, maka sewajarnya apabila sebagian dari sisa hasil yang diperoleh dibagikan kepada anggota seimbang dengan partisipasinya dalam permodalan.
– Partisipasi dalam pembentukan modal Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib misalnya simpanan sukarela tidak masuk dalam pengertian modal sendiri. Apabila simpanan sukarela belum diberikan imbalan jasa bunga, maka simpanan sukarela tersebut dapat diperhitungkan sebagai partisipasi anggota dalam pembentukan modal.
3. Dana Pendidikan.
Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip ko[perasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia , baik di kalangan anggota maupun pengurus atau pengawas. Untuk itu, disamping biaya yang disediakan dalam anggaran belanja perlu dibentuk dana pendidikan yang disisihkan dari SHU.
4. Keperluan Lain.
Keperluan lain yang penting untuk diperhatrikan dan diatasi dengan SHU diantaranya adalah:
   Insentif bagi pengurus/pengawas Insentif bagi karyawan, dan Dana bantuan social Insentif perlu diberikan untuk mendorong kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih besar. Adapun dana bantuan social diperuntukan bagi pengurus/pengawas, karyawan, anggota koperasi, atau masyarakat yang karena satu dan lain hal dinaggap perlu mendapatkan bantuan.
sumber:

Fungsi Manajemen


1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan sebuah aktivitas penting untuk mempersiapkan berbagai tindakan yang akan dilakukan dalam usaha. Aktivitas ini biasanya berupa serangkaian kegiatan penyusunan sekaligus pengambilan keputusan-keputusan dalam menentukan tujuan dan target usaha, menentukan berbagai kebijakan strategis, membuat program kerja, pemanfaatan sumber daya, merancang metode dan prosedur serta menentukan jadwal waktu pelaksanaannya. Selain itu, dalam perencanaan juga ditetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian target usaha
Membuat perencanaan yang baik memang tidak mudah, meski demikian terdapat beberapa ukuran penting yang bisa dijadikan sebagai acuan yakni :
  • Tujuan jelas
  • Sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya
  • Memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan
  • Fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi
  • Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang selaras ditiap bagian
  • Mempunyai kesan sesuatu yang dimliki tersedia dan bisa dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna
Ada banyak manfaat dari penyusunan rencana ini. Selain dapat mempermudah pelaksanan tugas, hal ini juga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi, memudahkan pengawasan, dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menjalankan usaha.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Setelah proses prenencanaan dilakukan, tindakan selanjutnya adalah pengorganisasian, yakni aktivitas pengelompokkan dan mengatur berbagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti sumber daya fisik, pelimpahan tugas sumberdaya manusia beserta menunjukkan hubungan kewenangannya dalam melaksanakan semua agenda kegiatan usaha.
Untuk perusahaan yang baru berdiri, aktivitas perekrutan dan seleksi juga masuk adalam proses ini, termasuk untuk penyelenggaraan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kapasiasnya.
Dalam menetapkan berbagai rencana aktivitas usaha, biasanya seorang manajer akan membuat beberapa alternatif pilihan untuk merealisasikan semua tujuan usaha. Dari semua pilihan-pilihan yang dibuat tersebut kemudian ditetapkan salah satu sebagai prioritas yang dipandang paling efektif dan efisien. Sederhannya, dalam mencapai tujuan terdapat Plan A, Plan B, Plan C dan seterusnya.
Proses pengelompokan berbagai sumber daya dan aktivitasnya ini sangat penting dilakukan oleh manajer, karerna hal ini memiliki banyak manfaat seperti pembagian tugas tugas yang jelas dan sesuai bidangnya, menciptakan spesialisasi, dan  semua personil dalam perusahaan bisa mengetahui tugas apa yang akan dijalankan..

3. Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)

Fungsi pengarahan merupakan sebuah aktivitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, dengan adanya fungsi pengarahan, semua tenaga kerja dalam perusahaan diharapkan secara sukarela dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ada banyak cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, misalnya dengan memberi motivasi, membimbing, mengingatkan dan menjelaskan berbagai hal tentang pekerjaan agar dapat berjalan optimal. selain itu orang dapat bergerak dengan sukarela jika telah terpenuhi berbagai kebutuhan kerjanya seperti kebutuhan fisik, keamanan dan keselamatan, harga diri dan aktualisasi diri dalam bekerja.

4. Controlling (Pengawasan)

Fungsi pengawasan dalam perusahaan adalah segenap tindakan megevaluasi berbagai proses pelaksanaan yang dilakukan oleh semua sumberdaya perusahaan, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila terjadi penyimpangan maka perlu adanya  langkah klarifikasi serta koreksi dan juga memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal hal ini diperhatikan:
  • Routing (jalur), manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna memperkecil resiko kesalahan.
  • Scheduling (Penetapan waktu), manajer harus menetapkan kapan pengawasan dilakukan.
  • Dispatching (Perintah pelaksanaan), adalah pengawasan yang berupa dorongan maupun perintah agar pekerjaan dapat selesai dalam waktu yang tepat.
  • Follow Up (tindak lanjut) mancari berbagai solusi jika terjadi permasalahan, memberi peringatan, dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tak terulang lagi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Fungsi Manajemen Keuangan


1. Tugas Utama Manajer Keuangan
Dalam setiap perusahaan atau perseorangan keberadaan seorang manajer keuangan adalah hal yang wajib. Tugas dari manajer keuangan tersebut sangat vital dalam mengatur keuangan suatu perusahaan, bahkan ketika sebuah perusahaan tidak memiliki manajer keuangan maka kemungkinan kamu akan mengalmi kesulitan dalam mengatur kebutuhan yang harus disiapkan saat ini ataupun kebutuhan yang akan datang di masa depan baik dalam jangka panjang dan pendek.
Manajer keuangan sendiri merupakan seseorang yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang vital dalam suatu perusahaan. Keputusan tersebut menyangkut semua hal yang ada kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam perusahaan. Tugas utama dari seorang manajer keuangan secara garis besar dibagi menjadi empat tugas, yakni:

  1. Manajer keuangan akan bekerja sama dengan manajer lain dan bertugas untuk merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
  2. Manajer keuangan juga bertugas dalam mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
  3. Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan agar bisa berjalan seefesien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya.
  4. Manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.
  5. Secara singkat, dapat disimpulkan tugas utama manajer keuangan berhubungan dengan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh pada laju pertumbuhan perusahaan.

2. Tanggung Jawab Manajer Keuangan
Berkaitan dengan tugas manajer keuangan, berikut beberapa tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang manajer keuangan.

  • Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi
  • Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaan
  • Mengambil keputusan yang berkaitan dengan deviden
  • Merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan
  • Merencanakan, mengatur, dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan
  • Merencanakan, mengatur, dan mengontrol analisis keuangan
  • Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

3. Fungsi Manajemen Keuangan

  • Perencanaan Keuangan (Planning)
  • Anggaran Keuangan (budgeting)
  • Pengelolaan Keuangan (Controlling)
  • Pemeriksaan Keuangan (Auditing )
  • Pelaporan Keuangan (Reporting)

Pengertian Manajemen Koperasi


Peter Davis (1999) memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Tujuh prinsip manajemen koperasi peter davis

 

No Prinsip Manajemen pada Umumnya Prinsip Manajemen dalam Koperasi
1 Pluralisme

Mengelola atas nama kepentingan semua “stakeholder”

Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain.
2 Mentalitas

Pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh keuntungan

Mencari keuntungan bukanlah hal yang utama, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi.
3 Kemandirian Perorangan

Menghormati pribadi dan tanggung jawab

Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan.
4 Keadilan

Pembagian sumber yang non eksploitatif

Sama untuk koperasi, tetapi lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.
5 Keadilan Alamiah

Hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri dan peraturan yang jujur (adil)

Sama untuk koperasi, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggung jawaban akan lebih mudah dilaksanakan.
6 Kepedulian Terhadap Orang

Mengakui baik karyawan maupun pelanggan adalah subyek dan bukan obyek bisnis

Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip ini, melalui basis keanggotaan.
7 Peran Ganda Pekerjaan dan Karyawan

Pekerjaan mempengaruhi status sosial, pola konsumsi, dan keseluruhan struktur hubungan di dalam masyarakat

Koperasi menaytukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memperbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran.

 

Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian :

  1. Rapat Anggota

Tugas dan wewenang Rapat Anggota :

– Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.

– Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.

– Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.

– Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.

– Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

  1. Pengurus

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :

-Unsur Ketua

-Unsur Sekretaris

-Unsur Bendahara

 

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:

Secara Kolektif Pengurus bertugas :

  • Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
  • Membina dan membimbing anggota
  • Memelihara kekayaan koperasi
  • Menyelenggarakan rapat anggota
  • Mengajukan rencana RK dan RAPB
  • Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
  • Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
  • Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

Secara perorangan, tugas pengurus adalah:

  1. Ketua

– Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,

– Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,

– Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,

– Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

  1. Sekretaris

– Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.

– Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.

– Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

  1. Bendahara

– Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan

– Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.

– Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.

– Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

  1. Pengawas

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi.

Unsur Pengawas terdiri dari :

-Ketua merangkap anggota,

-Sekretaris merangkap anggota dan

-Anggota

Tugas,fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :

  1. a) Secara Kolektif

– Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.

– Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.

– Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.

– Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

  1. b) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing- masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.
  2. c) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.
  3. d) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.
  4. e) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
  5. f) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.
  6. g) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

 

 

Sumber :

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309999/pengabdian/makalah-ppm-kelompok-2013-annisa-rs.pdf

 

Perbedaan Motivasi Ekonomi Koperasi dan Non Koperasi


Setiap badan usaha (BU) baik berbentuk CV, Firma, PT atau Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan Umumnya yang membedakan Koperasi dengan bentuk usaha lain adalah dalam hal motivasi ekonomi. Perbedaan motivasi ekonomi antara badan usaha Koperasi dengan non Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbedaan motivasi ekonomi Koperasi dan non Koperasi

 

No UNSUR KOPERASI BU Non KOPERASI
1 Jasa Layanan Untuk: Anggota sebagai pemilik Umum, bukan pemilik
2 Dimiliki Oleh Anggota Pemodal/Investor
3 Suara ditentukan oleh Anggota Pemegang Saham
4 Pelaksanaan Voting Satu anggota=satu suara Tergantung Jumlah saham/modal
5 Kebijakan ditentukan oleh Anggota bersama pengurus Pemegang saham dan direksi
6 Balas jasa untuk pemilik Dibatasi, sesuai keputusan rapat anggota Tidak dibatasi
7 Hasil usaha untuk Anggota, sebanding jasanya Sebanding dengan saham/modal yang dimiliki

 

Dari tabel di atas tampak keunikan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha non Koperasi, yaitu dalam hal orientasi usahanya. Orientasi usaha Koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota, dikenal dengan istilah Member oriented Firm (Perusahaan yang berorientasi pada anggota). Sedangkan badan usaha lainlebih berorientasi pada investasi untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian bukan berarti Koperasi tidak mengejar keuntungan, karena mana mungkin Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya tanpa keuntungan yang diperoleh, akan tetapi keuntungan bukan semata-mata tujuan utama Koperasi.

Dari paparan di atas, maka dapatlah dirumuskan konsep mengenai Koperasi secara umum, yaitu ”Suatu badan usaha ekonomi yang dimiliki, dikendalikan dan dipakai/dilangagani oleh anggota pemakainya dan masyarakat lingkungan sekitarnya dan manfaat / keuntungan yang dihasilkan dibagikan kepada anggota pelanggan sesuai jasa masing-masing anggota.”

 

Sumber :

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._EKONOMI_DAN_KOPERASI/196302211987032-NETI_BUDIWATI/Mengapa_harus_Koperasi.pdf 

SEJARAH KOPERASI DI BERBAGAI NEGARA


A. Perkembangan Koperasi di Luar Negeri.
Keberadaan koperasi di luar negeri merupakan titik awalnya adanya usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga tidak mustahil apabila perjuangannya untuk mencapai tujuan itu melalui proses yang cukup lama. Karena perjuangan yang dilakukan didasari rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, kegigihan dan kesabaran dari para anggota, maka kemajuan demi kemajuan dapat diraih dan sampai sekarang koperasi merupakan badana usaha yang terkenal didunia, diantaranya adalah koperasi Rochdale di Inggris dan koperasi Raiffeisen, serta Sculze di Jerman. Walaupun koperasi-koperasi tersebut berkembang di Negara yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan maupun prinsip dasar yang sama, yaitu ingin memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gerakan koperasi ini diawali dari Negara Inggris.
1. Gerakan Koperasi di Inggris.
Inggris terkenal sebagai tanah kelahiran perkumpulan koperasi, yaitu pada tanggal 12 Desember 1884. Pada mulanya 28 orang pekerja pabrik tekstil dengan kemampuan yang terbatas membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko kecil. Didirikannya toko/kedai ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari apra anggota. Dilakukan dengan penuh ketekunan, kejujuran, dan rajin serta rasa kesetiakawanan dari para anggota, maka sudah sewajarnya jika koperasi Rochdale mengalami kemajuan yang pesat. Usaha-usaha yang dijalankan dari toko kecil menjadi usaha mendirikan perumahan, mendirikan pabrik serta mengadakan pengetahuan para angggota dan pengurusnya. Perkembangan dan kemajuan koperasi Rochdale mengakibatkan tumbuhnya perkumpulan koperasi yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga pada tahun 1852 di Inggris terdapat 100 perkumpulan koperasi.
   Keberhasilan koperasi Rochdale yang gilang-gemilang itu terletak pada dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang diletakkan dan ditanamkannya kepada anggotaanggotanya. Harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi koperasi Rochdale berhasil mengatasi segala rintangan dan hambatan. Dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang berhasil disusun oleh koperasi Rochdale sampai sekiarang dikenal dengan nama “Rochdale Principles”. Perkumpulan itu kemudian diakui sebagai koperasi konsumsi yang pertama di dunia.
Adapun asas-asas atau dasar-dasar koperasi Rochdale yang terpenting adalah:
a. Masuk dan berhenti menjuadi anggota koperasi atas dasar sukarela.
b. Satu anggota satu hak suara
c. Koperasi netral terhadap agama dan politik
d. Pembelian dan penjualan secara tunai
e. Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggota
f. Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
g. Kualitas atau mutu, ukuran dan timbangan barang-barang koperasi harus dijamin
h. Penyelenggaraan usaha pendidikan bagi anggota-anggota koperasi
2. Gerakan Koperasi di Jerman.
Koperasi konsumsi atau koperasi pemakaian lahir di Inggris, sedangkan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit lahir di Jerman pada tahun 1882 atas prakarsa seorang pamong raja, walikota F.W. Raeffeisen.
Pada permulaan abad 19 perekonomian di Jerman masih bersifat agraris. Ketika itu tanah sebagian besar dimiliki oleh tuan tanah sehingga nasib petani dapat diperlakukan semena-mena. Setelah adanya Undang-undang agrarian tahun 1807 maka diantara petani sudah bebas itu pergi ke kota menjadi buruh. Setelah dikota nasibnya tidak berubah, tenaganya diperas demi keuntungan kaum kapitalis. Keadaan waktu itu, baik petani maupun buruh banyak termakan riba, karena ekonominya sangat menyedihkan sehingga muncul para budiman yang mencoba membebaskan kaum tani dan buruh tani. Diantaranya adalah Frederich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) dan Herman Schulze Delitzsh. Keduanya pada saat yang hampir sama dan dasar usahanya adalah menolong diri sendiri dengan jalan bekerja sama.
1) F. Wilhelm Raiffeisen
Seorang walikota di Flammersfield, kemudian di Heldershof, F.W. Raiffeisen adalah penganjur koperasi simpan pinjam di kalangan petani. Didirikannya perkumpulan dimana 60 orang warga kota yang hanya bersedia mengumpulkan uang membeli tanah dan menjualnya kepada petani secara kredit pada tahun 1848. usahanya diperluas dengan memberi pinjaman uang.
   Baru pada tahun 1864 usaha atas anjurannya itu bersifat koperasi. Cara kerja koperasi kredit modal Raiffeisen adalah :
(1) Modal dikumpulkan dari tabungan petani sendiri.
(2) Bekerja dikalangan Petani (sempit).
(3) Pengurus dipegang Petani sendiri dan tidak menerima gaji.
(4) Usahanya lebih banyak bersifat ideal.
(5) Penggunaan pinjaman uang diawasi.
(6) Hasil bunga dijamin modal.
2) Herman Schulze
Herman adalah ketua Komisi Perdagangan dalam parlemen, dimana usahanya juga menitik berat pada lapangan kredit guna memperbaiki kehidupan masyarakat, khususnya kaum buruh dan pedagang kecil.
Modal koperasi kreditnya agak berbeda dengan F.W Raiffeisen, yaitu dengan cara:
(1) Modal didapat dari siapapun
(2) Daerah kerja dikota (luas)
(3) Pinjaman jangka pendek dan diberikan kepada pedagang kecil
(4) Pengurus menerima gaji
(5) Keuntungan dibagi anggota.
3. Gerakan Koperasi di Denmark.
Seperti di Jerman pada awal abad ke 18, keadaan perekonomian di Denmark bersifat agraris, dimana sebagian petani dalam keadaan miskin. Hal itu pula yang menyebabkan para budiman tergerak hatinya untuk merobah keadaan.
Pada tahun 1769 berdiri perkumpulan pertanian kerajaan Denmark, untuk mempelopori kebangkitan jiwa kaum tani. Selanjutnya pada tahun 1900, disusul dengan adanya perkumpulan petani kecil (small holders) yang wilayahnya sesuai dengan daerah pemerintahan, dengan nama “Parisher” dan “Counties”. Kegiatan utamanya adalah ‘pendidikan yang bertalian dengan pertanian dan peternakan. Sebelumnya pada tahun 1800 berhasil didirikan Bank Tabungan untuk pertanian (Sparekasse) oleh seorang dermawan bukan petani dan usaha ini berkembang pesat.
Adanya Undang-undang kewajibvan belajar (1814) telah mendorong perhatian dan rasa cinta generasi muda pada pertanian berhasil dipelihara. Hal itu terjadi karena di desa-desa kekurangan guru, sehingga diambil dari kalangan petani sendiri dan corak pelajarannya berkisar pada sektor pertanian.
   Di Denmark hampir semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara bekerja sama serta diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi. Demikian juga hampir semua hasil pertanian dan hasil industri Denmark diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi. Sungguh pun industri menghasilkan dan memberikan pendapatan nasional yang terbesar bagi Denmark, namun pertanian memegang peranan yang amat penting didalam pembangunan industri Denmark.
Gerakan koperasi di Denmark itelah berhasil mencapai tingkat kemajuan yang mengagumkan. Karena hebatnya gerakan koperasi di Denmark ini, sehingga Bapak koperasi Indonesia, yakni Drs. Mohammad Hatta, memberi nama atau julukan kepada Denmark “Republik Koperatif” sungguhpun negeri Denmark adalah sebuah kerajaan.
Nama resmi negeri Denmark adalah “Kongeriget Denmark” artinya kerajaan Denmark, maka kedua nama julukan atau gelar ini yakni, “Republik Koperatif” dan“The Mecca of the cooperative world”, memang tepat dan sesuai.
4. Gerakan Koperasi di Swedia.
Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Swedia yang paling menonjol adalah koperasi konsumsi. Gerakan koperasi di Swedia berkembang maju dengan mantap. Terutama pada tahun 1899 koperasi-koperasi konsumsi bergabung ke dalam sebuah koperasi induk yang terkenal dengan nama “Kooperative Forbundet”. Pada waktu itu banyak barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti mentega, terigu, minyak nabati, dan lain-lainnya dimonopoli oleh perusahaan sejenis yang disebut kartel-kartel produsen. Kartel produsen ini adalah organisasi-organisasi perusahaan besar yang menghasilkan dan menjual barnag-barang sejenis. Para konsumen atau pemakai banyak yang mengalami kesulitan oleh kartel-kartel produsen yang memonopoli dan mempermainkan seenaknya sendiri barang-barang yang dibutuhkan pamakai atau konsumen yang tidak begitu mampu.
   Pada tahun 1911 kooperative Forbundet telah menumbangkan dan melumpuhkan peranan monopoli kartel produsen mentega. Tahun 1924 kooperative Forbundet telah melumpuhkan serta menyingkirkan peranan monopoli kartel terigu. Tahun 1932 menghancurkan dan menyingkirkan peranan monopoli kartel minyak nabati dan selanjutnya menumbangkan serta menyingkirkan peranan monopoli kartel lainnya yaitu kartel produsen sepatu, dan bola lampu. Gerakan koperasi di Swedia makin lama makin maju serta berkembang.
5. Gerakan Koperasi di Amerika Serikat.
Amerika Serikat terkenal sebagai gembong atau biang Negara-negara kapitalis yang besar dan kuat, namun di negeri ini dapat juga berkembang usaha-usaha koperasi.
Macam-macam koperasi yang berkembang di Amerika Serikat, yaitu:
1) Koperasi penjualan yaitu koperasi yang mendistribusikan segala macam hasil penjualan
2) Koperasi pembelian, ada dua jenis koperasi pembelian, yaitu:
a. Berusaha memperoleh atau memberi benih, pupuk, dan sebagainya untuk menmabah dan meningkatkan produksi pertanian
b. Bertindak mengusahakan barang-barang kebutuhan sehari-hari
3) Koperasi jasa atau koperasi pelayanan ialah koperasi yang menyelenggarakan berbagai macam usaha termasuk auransi, pelayanan kelistrikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan, pelayanan telepon terutama di desa-desa dan sebagainya.
   Pada tahun 1960 Amerika Serikat tercatat kurang lebih 500 buah koperasi penghasil, 750 buah perkumpulan bank hipotek, 900 buah koperasi listrik desa, dan lain-lainnya. Di Amerika Serikat dikenal Credit Union. Pada perkembangan selanjutnya beberapa ribu Federal Credit Union ini membentuk federasi Asociation (CUNA) dengan maksud memperjuangkan kepentingan Union seluruhnya terutama kedudukannya dalam hukum. Perkembangan credit union di Amerika Serikat berkat bantuan positif dari pemerintah dalam politik koperasi. Hal itu tercermin dalam federal credit union act yang mempunyai maksud:
1) Memberikan kedudukan tersendiri kepada koperasi dalam pergaulan hukum
2) Melindungi kepentingan masyarakat
3) Memlihara azas-azas koperasi
4) Memberi keistimewaan kepada koperasi
6. Gerakan Koperasi di Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Selandia baru
Meskipun di Negara-negara Amerika Selatan atau Amerika latin rakyat sangat membutuhkan peningkatan taraf hidup serta perbaikan kemakmuran bersama, namun secara relatif perkembangan koperasi di Negara-negara ini tidak begitu menonjol. Disebabkan beberapa faktor yaitu kekolotan, banyak rakyat masih buta huruf dan kurangnya modal. Namun beberapa di Negara Amerika Selatan menggalakkan koperasi.
Di Afrika gerakan koperasi belum begitu banyak dikenal. Kalaupun ada, keadaannya sangat sederhana dan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang sederhana pula. Di Australia dan Selandia Baru perkumpulan-perkumpulan koperasi mirip keadaannya dengan keadaan perkumpulan koperasi di eropa dan mencapai hasil yang menggembirakan di dalam meringankan kesukaran-kesukaran dalam merintis daerah-daerah baru.
7. Gerakan Koperasi di Uni Soviet
Uni Soviet sebagai Negara sosialis/ komunis keadaan koperasinya berbeda. Perbedaan yang mendasar antara negeri-negeri yang lain adalah sistem pemerintah dan masyarakatnya. Pada umumnya ada tiga sikap gerakan koperasi mengenai asas atau dasar yang disebut political neutrality ini, yakni:
1) Ada yang acuh tak acuh terhadap politik
2) Ada yang netral terhadap politik
3) Ada yang tuirut aktif dalam gerakan politik
   Gerakan koperasi Uni Soviet turut aktif dalam gerakan politik di negeri tersebut. Koperasi tidak dapat dan tidak boleh bersikap netral di dalam gerakan politik. Koperasi tidak boleh bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan politik. Meskipun secara organisatoris koperasi tidak menggabungkan diri di dalam gerakan-gerakan atau partai komunis, secara idiologis koperasi harus menggabungkan diri serta berintegrasi dengan gerakan-gerakan komunis. Jadi koperasi bersatu dan berpadu dengan tujuan dan sasaran sosialisme/komunisme. Karena itu di Uni Soviet koperasi dibantu sepenuhnya oleh Negara dan didukung oleh partai komunis. Di Uni Soviet koperasi hnaya merupakan alat untuk menuju tercapainya masyarakat komunis. Ada pertanian kolektif yang dikenal dengan kolkhozi sebagai suatu bentuk koperasi, akan tetapi usaha koperasi ini sesungguhnya masih merupakan alat Negara Uni Soviet dan bukan koperasi di dalam arti yang murni atau sepeerti ditafsirkan orang di Negara-negara barat.
8. Gerakan Koperasi di Jepang
Koperasi pertama kali didirikan di Jepang pada tahun 1990 bersamaan waktunya dengan Undang-undang koperasi industri kerajinan.25 Koperasi pertanian dan kredit di Jepang maju pesat, karena petani-petaninya dan masyarakat sudah lama mengenal dasar-dasar koperasi seperti mujin, hotokusya dan lain-lain.
Setelah zaman Tokugawa yaitu setelah tahun 1868, dikenal zaman moderen dimana Jepang mengenal peradaban barat. Shinagawa dan Hiragata adalah dua orang yang giat memasukkan koperasi kredit model raiffeisen. Berkat keduanya Undang-undang koperasi tahun 1899 diterbitkan.
Peranan pemerintah Jepang sangat besar dalam perkembangan koperasi, yaitu dengan:
1) Dibebaskan koperasi dari beberapa pajak
2) Pinjaman koperasi tidak memakai tanggungan, sedang pinjaman dari pemerintah bahkan tanpa bunga
3) Pemerintah membeli barang hasil produksi koperasi
4) Koperasi sering menerima subsisdi pemerintah.

PERBEDAAN BADAN USAHA KOPERASI DAN BADAN USAHA LAINNYA


PERBEDAAN KOPERASI, BUMS DAN BUMN

KARAKTER KOPERASI SWASTA (BUMS) NEGARA (BUMN)
Jiwa Asas Kekeluargaan. Asas Keuntungan. Asas Kepentingan Umum.
Rasionalitas Ekonomi Menekan Ongkos Serendah-rendahnya. Mengejar Hasil Sebesar-besarnya dengan Efisiensi. Menggunakan Dana Sesuai Tujuan dan Peraturan yang ditentukan.
Bentuk Organisasi Inisiatif Bersama. Inisiatif Perorangan. Inisiatif Pemerintah dan Lembaga Perwakilan.
Mekanisme Usaha Bersama dan Tanggung Jawab Bersama, Pembagian Hasil sesuai Jasa masing-masing dalam usaha bersama itu. Mekanisme Pasar Alokasi Budget.

 

Tujuan dan Fungsi Koperasi


1. Pengertian Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor – faktor produksi.

2. Koperasi Sebagai Badan Usaha
Koperasi adalah badan usaha (UU No.25 tahun 1992). Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip –prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga bearti merupakan kombinasi dari manusia, asset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.
Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan  bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

3. Tujuan dan Nilai Koperasi

  • Memaksimumkan keuntugan (Maximize profit)
  • Memaksimumkan nilai perusahaan (Maximize the value of the firm)
  • Memaksimumkan biaya (minimize profit)

4. Mendefinisikan Tujuan Perusahaan Koperasi
Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-semata hanya  pada orientasi laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat  (benefit oriented). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, nmanajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (service at cost). Untuk koperasi diindonesia, tujuan badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3).

5. Keterbatasan Teori Perusahaan

  • Adanya kesulitan menentukan apakah manajemen suatu perusahaan memaksimumkan nilai perusahaan atau hanya memuaskan pemiliknya sembari mencari tujuan lainnya.
  • Biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum keputusan diambil.
  • Kritikan atas tanggung jawab sosial.

6. Teori Laba
Dalam perusahaan koperasi laba disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industry. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut.

  • Teori Laba Menanggung Resiko (Risk- Bearing Theory Of profit). Menurut Teori ini, keuntungan ekonomi diatas normall akan doperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.
  • Teori Laba Frisional (frictional Theory Of Profit). Teori ini menekankan bahwa keuntungan menigkat sebagai suatu hasil ari friksi keseimbangan jagka panjang (long run equilibrium).
  • Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory Of Profits). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dap[at membatasi output dan menekankan harga ang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Kekuatan monopoli ini dapat diperoleh melalui Penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu, skala ekonomi, kepemilikan hak paten, pembatasan dari pemerintah.

7. Fungsi Laba
Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri. Sebaliknya laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani, laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Profit bukanlah satu-satunya yang di kejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan. Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.

8. Kegiatan Usaha Koperasi
Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasr koperasi. Khusus yang menyangkut aspek perkoperasian, ada aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu

  • Status dan Motif anggota koperasi

Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingaan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk memngaembangkan usaha koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Status anggota koperasi sebagia badan usaha adalah sebagia pemilik (owner) dan sebagai pemakai (users).

  • Kegiatan usaha

Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

  • Permodalan koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya.
Modal koperasi dibituhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha terdiri :
· Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditana,m atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid).
· Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanan di aktifa lancar perusahaan atau yang digunakanuntuk membiyayai operasi jangka pendek perusahaan

  • SHU koperasi

Untuk melengkapi tulisan koperasi sebagai badan usaha , maka topik yang tidak kalah pentingnya untuk diuraikan adalah cara membagi shu kepada anggota.

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://www.anneahira.com/badan-usaha.htm
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_22925/title_koperasi-sebagai-badan-usaha/
http://wimamadiun.com/materi/carolina/Bab%20I%20Pendahuluan.pdf

BENTUK ORGANISASI, HIRARKI TANGGUNG JAWAB DAN POLA MANAJEMEN


 

  1. Bentuk Organisasi
  2. Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel

Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hokum

  1. Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke

Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.

  1. Bentuk organisasi di Indonesia

Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

  1. Hirarki Tanggung Jawab

Dalam rapat anggota tugasnya memilih dan memberhentikan pengawas dan pengurus

  1. Pengurus

Pengurus memberi kuasa kepada pengelola untuk mengatur dan mengembangkan usaha dengan efisien dan profesional, hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
Tugas :
1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan Rencana kerja, Budget dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
5. Maintenance daftar anggota dan pengurus
Wewenang :
1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
2. Meningkatkan peran koperasi

  1. Pengawas

Pengawas  atau badan  pemeriksa  adalah  orang-orang   yang diangkat oleh forum rapat anggota untuk mengerjakan tugas pengawasan kepada pengurus.
Tiga hal penting yang diawasi dari pengurus oleh pengawas, yakni:
(a) keorganisasian;
(b) keusahaan;
(c) keuangan.

Tugas  pengawas  dalam  manajemen  koperasi  memiliki posisi strategis, mengingat secara tidak langsung, posisi-nya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran, ketidaktepatan pengelolaan atau ketidakprofesionalan pengurus. Oleh sebab itu menjadi pengawas harus memiliki  per-syaratan kemampuan (kompentensi), yaitu:
a) kompentensi pribadi;
b) kompentensi profesional.

  1. Pola Manajemen

Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.  Di bawah ini akan dibahas mengenai beberapa pola manajemen koperasi yang nantinya akan membantu koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya :

  1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. setiap organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan dan luas organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam pelaksanaannya diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita-cita/tujuan organisasi untuk dicapai.

Perencanaan dalam Koperasi :

Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi, mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih. Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen.

  1. Pengorganisasian dan Struktur Organisasi

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti:

  1. Pembagian kerja,
  2. Departementasi
  3. Bagan organisasi,
  4. Rantai perintah dan kesatuan perintah,
  5. Tingkat hierarki manajemen

Struktur Organisasi dalam Koperasi :

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

  1. Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal.
Manajemen Kepegawaian :

Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

  • Mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,
  • Meningkatkan kemampuan kerja pegawai,
  • Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,
  • Melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur,
  • Memberikan saran-saran/usul-usul perbaikan.
  1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa alasan yang dapat diberikan mengapa hampir setiap perusahaan menghendaki adanya proses pengawasan yang baik. Alasan-alasan tersebut antara lain:

  • Manajer dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan lingkungan,
  • Perusahaan yang besar akan lebih mudah dikendalikan,
  • Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat dikurangi.

Berdasarkan waktu melakukan pengawasan, dikenal ada tiga tipe pengawasan yaitu, feedforward controll, concurrent controll, dan feedback control.
Teknik dan Metode Pengawasan :

Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.

Kita dapat melihatnya dalam program keterkaitan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional muncul  4 (empat) macam pola hubungan kemitraan, yaitu:

  1. Pola Dagang

Keterkaitan merupakan hubungan dagang biasa antara produsen/koperasi dan pemasar/pengusaha.

  1. Pola Vendor

Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahan yang menjadi bapak angkat.

  1. Pola Subkontrak

Kerjasama dilakukan dalam hubungan produk yang dihasilkan oleh koperasi menjadi bagian dalam sistem produksi bapak angkat.

  1. Pola Pembinaan

Pola ini dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada koperasi yang memiliki potensi produksi tetapi lemah dalam pemasaran

Sumber :

http://mochapoch.blogspot.co.id/2012/10/bentuk-organisasi-menurut-hanel-ropke.html

http://mahdimuzakar.blogspot.co.id/2013/01/hirarki-tanggung-jawab-koperasi.html

https://natariadaeli.wordpress.com/2013/01/06/pola-manajemen-koperasi/

Bagaimana Koperasi Memperoleh Modal ?


Jelaskan bagaimana cara koperasi memperoleh modal ?
Sebagian orang mungkin masih berpikir mengenai dari mana koperasi mendapatkan modal. Koperasi adalah badan usaha yang tidak mengambil untuk banyak dari para warga karena tujuan utamanya bukanlah untuk berdagang, melainkan untuk mensejahterakan warga.

Modal koperasi nyatanya tersedia dari para warga juga. Modal koperasi terdiri dari modal jangka pendek dan panjang. Berikut ini akan dijelaskan beberapa sumber modal koperasi.

  • Modal sendiri, yaitu berasal dari simpanan pokok, wajib, cadangan, atau donasi yang merupakan hasil himpunan dana dari warga secara sukarela maupun wajib demi memajukan kesejahteraan bersama, terutama bagi warga lain yang lebih kekurangan.
  • Modal pinjaman, yaitu berasal dari pinjaman kepada anggota koperasi lain, bank, atau penerbitan surat hutang.

Perluasan usaha koperasi ternyata tergantung penuh dari para warga dan anggota koperasi. Donasi dari perusahaan atau individu tertentu sangat membantu kelangsungan koperasi. Distribusi cadangan sangat diperlukan, karena dapat meningkatkan jumlah modal. Menurut bentuknya, terdapat tiga simpanan yang digunakan koperasi untuk menjadi modalnya. Berikut akan dijelaskan simpanan-simpanannya.

  • Simpanan pokok: sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi sebelum ditahbiskan masuk dalam organisasi koperasi. Jumlah simpanan setiap anggota sama besar, dan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.
  • Simpanan wajib: sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi dalam waktu tertentu, misalnya setiap bulan. Jumlah simpanan tidak harus sama, namun tetap tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.
  • Simpanan sukarela: sejumlah uang yang merupakan simpanan dari anggota koperasi tanpa waktu yang ditentukan. Simpanan ini bisa diambil kapanpun.

Membangun tim kerja yang solid dan efektif


Cara Membangun tim kerja / Team work yang solid dan efektif

Dengan kerjasama tim yang buruk akan sangat menghambat bisnis Anda bahkan bisa membuat usaha yang sudah Anda bangun mati-matian bisa mati betulan. Oleh Karena itu Anda harus benar-benar fokus untuk membangun tim atau bahasa kerennya team building.

Mengapa membangun kerjasama tim/ team building itu penting?

Dalam bekerja disuatu perusahaan tentunya memerlukan sinergi setiap tim antar divisi/departemen agar dapat mencapai target keseluruhan. Disamping itu, pada tingkat individual, kerjasama juga penting sebagai wadah untuk memperdalam keahlian interpersonal dan intrapersonal, atau bagaimana mengenal atau berinteraksi dengan sesama kolega atau dengan atasan.

Membangun kerjasama dalam tim yang solid dan efektif memang merupakan sebuah tantangan tersendiri. Tapi hal itu bisa terwujud dengan beberapa langkah dibawah ini :

1. Membangun kepercayaan dan saling menghormati

Sebagai tim yang berarti terdiri dari beberapa orang yang memiliki pemikiran dan pendapat masing-masing harus bisa tetap saling menghormati satu sama lain. Dengan saling percaya dan saling menghormati yang kuat akan mempermudah bekerja sama.

2. Sebagai Leader Anda harus memfasilitasi komunikasi diantara anggota tim

Hal ini untuk menciptakan atmosfir komunikasi yang terbuka dan jujur. Setiap anggota tim berhak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, sampai solusi yang menjawab permasalahan yang ditemui kelompok.

3. Menanamkan sikap saling memiliki / Sense of belonging

Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen akan tindakan dan aksi tim. Sikap saling memiliki akan semakin mendalam saat anggota tim menghabiskan waktu bersama mengembangkan norma atau panduan yang berlaku pada tim secara bersama. Selain itu, pemimpin tim sebaiknya mengikut sertakan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan sebagai realisasi dari kerja sama tim bersama.

4. Pengkajian performa tim dan umpan balik

Setelah selesai kerjasama tim, jangan lupa untuk mengkaji ulang performa ekspektasi dan tujuan tim. Dan jangan lupa meminta umpan balik dari rekan-rekan tim Anda. Hal ini perlu untuk mengukur apakah pencapaian kinerja tim. Nah, dari sinilah Anda bisa melihat ruang untuk memperbaiki kinerja untuk proyek tim selanjutnya.

Berikanlah reward (hadiah) dan insentif seperlunya untuk memotivasi seluruh anggota tim agar kinerjanya lebih baik di masa depan dan sebagai bukti penghargaan atas kerja sama. Sehingga tidak akan ada lagi tim Anda yang menambah penghasilan dari uang yang tidak halal dibelakang Anda.

Kecurangan bukan karena ada niat pelakunya, namun karena kesempatan. Jadi Anda harus membuat sistem yang seefektif dan seefesien mungkin untuk mencegah dan meningkatkan perfoma tim Anda tanpa mereka sadar. Budaya yang bagus sangat berpengaruhi untuk perkembangan karakter tim Anda dan kejayaan bisnis Anda.

Kesimpulannya adalah bahwa maju dan tidaknya bisnis Anda tergantung dengan kerjasama tim yang Anda miliki. Dan bagaimana Anda membangun tim tersebut agar menjadi tim yang solid dan memiliki tujuan yang sama. Semoga artikel ini bermanfaat. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau masukan silahkan koment dibawah ini. Jangan lupa share ya, jika bermanfaat. Terimakasih.

Apakah Soft Skills itu?


manfaat soft skills dalam karir anda

Soft Skills adalah sikap, perilaku atau karakter individu yang ada dalam diri masing-masing.  Lebih condongnya pengertian soft skills adalah sikap dan kebiasaan Anda dalam berinteraksi dengan orang lain.  Soft skills tidak kasat mata dibandingkan kemampuan teknis, dan untuk memperolehnya Anda tidak serta merta harus mengikuti sebuah kelas pelatihan.

Anda dapat memperoleh manfaat soft skills melalui pengalaman disekolah, pengalaman hidup dan masa lalu, atau pengalaman dalam dunia kerja yang tengah dilakoni.  Pengalaman tersebut merupakan sebuah pembelajaran sangat berharga sehingga Anda dapat menjalani peran sebagai seorang professional.  Profesional yang tidak hanya handal dalam urusan teknis, namun sangat lihai berhubungan dengan orang lain.

Pada umumnya orang akan mengartikan soft skills sebagai kemampuan berkomunikasi dengan lawan bicara.  Namun lebih luas, definisi soft skills adalah kemampuan diri Anda dalam mengendalikan diri sendiri.  Dengan semakin Anda tahu dan paham siapa diri Anda, maka Manfaat Soft Skills akan sangat terasa, terutama dalam komunikasi.

KONSEP, ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI


Image result for sejarah koperasi

  1. KONSEP KOPERASI

Konsep koperasi itu terdiri dari 3 konsep yaitu, konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing konsep tersebut.

  1. Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Persamaan kepentingan tersebut berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya :

  • Promosi kegiatan ekonomi anggota.
  • Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical.

 Dampak koperasi secara tidak langsung terhadap anggotanya :

  • Pengembangan kondisi social ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
  • Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
  • Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.
  1. Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan di bentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

  1. Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep koperasi Negara berkembang ialah konsep koperasi yang sudah berkembang dan memiliki ciri tersendiri, dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaanya, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di Negara berkembang seperti di Indonesia, tujuanya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

Perbedaan dengan konsep sosialis :

  • Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif.
  • Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.
  1. ALIRAN KOPERASI

Dengan mengacu kepada keterkaitan ideology dan system perekonomian di suatu Negara, maka secara umum aliran koperasi yang diianut oleh berbagai Negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peran gerakan  koperasi dalam system perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubert membaginya menjadi 3 aliran, yaitu :

  1. Aliran Yardstick

Didalam aliran ini pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi. Aliran ini pada umumnya dapat dijumpai di negara-negara yang beridiologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini, koperasi menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisir, dan mengoreksi berbagai masalah yang ditimbulkan sistem kapitalisme. Hubungan pemerintah dalam aliran ini bersifat netral. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat, maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri. Aliran ini mempunyai pengaruh sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat. Seperti di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dll.

  1. Aliran Sosialis

Berbanding terbalik dengan Aliran Yardstick, di Aliran Sosialis ini pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi. Campur tangan pemerintah ini menyebabkan hilangnya otonomi koperasi. Menurut aliran sosialis, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif dan efisien untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga sebagai alat menyatukan rakyat dengan organisasi koperasi. Aliran ini dapat dijumpai di Negara Eropa Timur dan rusia.

  1. Aliran Persemakmuran(Commonwealth)

Aliran persemakmuran ini sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan pemerintah dangan koperasi bersifat “Kemitraan (Partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Maka sistem aliran ini sebagai alat yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

  1. SEJARAH KOPERASI

Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.

Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat memengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

Sejarah Koperasi di Indonesia

Singkat sejarah adanya koperasi di Indonesia. pada abad ke 20 umumnya hasil yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang kaya, koperasi tumbuh dari kalangan rakyat. Ketika menderita dalam keadaan ekonomi yang sulit dan orang-orang yang hidup dengan ekonomi terbatas, maka dari situlah terdorong untuk mempersatukan diri untuk meolong dirinya sendiri dan manusia yang lainnya. Koperasi di Indonesia dikenalkan oleh R. A. Wiriaatmadjadi Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres pertama koperasi pada saat itu di Tasikmalaya. Tanggal kongres tersebut ditetapkan sebagai Hari koperasi Indonesia. Secara garis besar ada 2 masa sejarah berkembangnya koperasi di indonesia, yaitu pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Dimasa penjajahan, peranan ekonomi koperasi dimulai dari menolong pegawai kecil seperti buruh,petani, terus meningkat menjadi menolong koperasi rumah tangga dan mencoba memajukan koperasi dengan bantuan modal dan koperasi. Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan.

Dimasa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

sumber :

https://coecoesm.wordpress.com/2012/10/06/konsep-aliran-sejarah-koperasi/

https://ginayuputri.wordpress.com/2015/10/02/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi/

 

FUNGSI KOPERASI


Image result for koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam pasal 4 menerangkan tentang fungsi koperasi. Di antaranya:

(1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

(2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

(3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya;

(4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomiFUNGSI KOPERASI

TUJUAN KOPERASI


Image result for koperasi

Setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

 

Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Menurut Bapak Koperasi Nasional, Bang Hatta, koperasi tidak bertujuan mencari laba dengan sebesar-besarnya, menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah.

Pengertian Koperasi


 

Image result for koperasiKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :

  1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi.
  2. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

 

  • Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

– Koperasi adalah perkumpulan orang – orang

– Penggabungan orang – orang berdasarkan kesukarelaan

– Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

– Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

– Terdapat konstribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

– Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

  • Definisi Chaniago (Arifinal Chaniago / 1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hokum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, denganbekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

  • Definisi Dooren

Sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan – badan hokum.

  • Definisi Hatta

Adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong – menolong , semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

  • Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

  • Definisi UU No. 25 / 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hokum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan